JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan upaya cepat telah dilakukan Kementerian PU untuk menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penanganan ini mencakup langkah tanggap darurat serta persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak.
Dalam upaya tanggap darurat, Kementerian PU menurunkan total 310 personel yang berasal dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.
Para personel ini melakukan inspeksi langsung terhadap kerusakan infrastruktur, mendukung komando penanganan darurat daerah, serta memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan respon cepat.
Selain itu, Kementerian PU telah menyiagakan 298 unit alat berat seperti excavator, loader, dan peralatan konstruksi lainnya. Alat berat ini difokuskan untuk membersihkan material longsoran, memulihkan alur sungai, memperbaiki badan jalan rusak, serta memasang jembatan bailey untuk mengembalikan konektivitas antarwilayah.
Di sisi lain, 121 unit alat pendukung seperti hidran umum, mobil operasional, dump truck, dan mobil tangki air juga telah dikerahkan. Untuk memenuhi kebutuhan material darurat, Kementerian PU mendistribusikan 3.727 unit material termasuk geobag, bronjong kawat, agregat, dan berbagai material lainnya ke lokasi terdampak.
Dampak Bencana dan Infrastruktur yang Terkena
Hingga 10 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, tercatat sebanyak 1.355 titik terdampak bencana di ketiga provinsi. Kerusakan meliputi banjir, longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga jalan nasional yang tidak dapat dilalui.
Untuk infrastruktur jalan, kerusakan tercatat pada 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 km dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter. Jalan daerah yang terdampak mencapai 108 ruas dan 49 jembatan daerah mengalami kerusakan.
Di sektor sumber daya air, Kementerian PU mencatat kerusakan pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, 1 tanggul, 3 checkdam, 2 dermaga jetty, dan 11 fasilitas air baku. Wilayah irigasi dan bendung yang menjadi kewenangan nasional mencapai lebih dari 3.000 hektare.
Untuk sektor Cipta Karya, sebanyak 85 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) terdampak, serta 143 lokasi infrastruktur berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Hal ini menegaskan bahwa dampak bencana tidak hanya mengenai infrastruktur besar, tetapi juga fasilitas dasar masyarakat yang sangat vital.
Dampak Pada Fasilitas Publik dan Layanan Dasar
Kerusakan infrastruktur tidak hanya melibatkan jalan dan jembatan, tetapi juga fasilitas publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Tercatat sebanyak 973 sekolah dan 562 madrasah mengalami kerusakan, sementara 53 pasar dan 212 pondok pesantren terdampak bencana.
Selain itu, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas mencapai 308 unit terdampak. Kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan tercatat 29 unit, dan 360 rumah ibadah juga terdampak. Kerusakan ini menimbulkan tantangan signifikan dalam pemulihan layanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi dan sosial.
Menteri PU menekankan bahwa percepatan penanganan sangat penting untuk meminimalkan dampak sosial dari bencana. “Butuh sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar masyarakat segera mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” ujarnya.
Estimasi Anggaran dan Langkah Rehabilitasi
Hingga 10 Desember 2025, Kementerian PU mengestimasikan kebutuhan anggaran penanganan bencana mencapai Rp51,82 triliun. Anggaran ini terbagi menjadi Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat, dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rehabilitasi mencakup perbaikan jalan nasional dan daerah, jembatan, sistem irigasi, bendung, SPAM, IPA, serta fasilitas publik lainnya. Selain itu, rehabilitasi juga melibatkan pembangunan kembali infrastruktur strategis yang hancur akibat longsor dan banjir, termasuk sekolah, pasar, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan.
Langkah-langkah ini dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan setiap tahap pemulihan berjalan efektif. Kementerian PU memanfaatkan data kerusakan untuk prioritas rehabilitasi yang paling mendesak, sehingga penanganan bencana bisa tepat sasaran dan efisien.
Sinergi Antar-Lembaga Untuk Pemulihan Pasca Bencana
Menteri PU menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan sendirian. Sinergi antar-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sangat penting agar pemulihan dapat berlangsung cepat dan menyeluruh.
“Kita perlu memastikan masyarakat bisa kembali menikmati akses layanan dasar dan mobilitas yang aman. Semua pihak harus terlibat, dari pemerintah pusat hingga unit-unit lapangan,” kata Dody.
Kementerian PU juga terus memonitor proses tanggap darurat dan pemulihan melalui koordinasi rutin dengan pemerintah daerah. Dengan pendekatan terintegrasi ini, Kementerian PU berharap kerusakan dapat diminimalkan, infrastruktur cepat pulih, dan masyarakat terdampak bencana bisa segera kembali beraktivitas normal.
Menteri Dody menambahkan, selain infrastruktur, perhatian juga diberikan pada pemulihan fasilitas dasar masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak bisa kembali stabil.
Sinergi lintas pihak akan terus dijaga hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, menandai komitmen Kementerian PU terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.