JAKARTA - Industri panas bumi di Indonesia masih menyimpan potensi besar yang belum tergarap secara maksimal.
Fabby Tumiwa, Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai energi panas bumi dapat menjadi tulang punggung pencapaian target pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pemerintah.
Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, kapasitas pembangkit EBT ditargetkan tumbuh hingga 42,6 gigawatt (GW) dalam periode 2025–2034. Dari angka tersebut, panas bumi diproyeksikan menyumbang 5,2 GW.
Sementara itu, total potensi panas bumi di Indonesia mencapai 24 GW, namun baru sekitar 10 persen atau 2.200–2.300 MW yang dimanfaatkan. “Masih banyak yang bisa dimanfaatkan,” kata Fabby.
Pemanfaatan panas bumi yang relatif rendah dibandingkan potensinya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ruang besar untuk pengembangan energi bersih ini.
Jika digarap maksimal, sektor panas bumi tidak hanya mendukung target EBT, tetapi juga menambah keamanan energi nasional dan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Tantangan Panas Bumi Butuh Peran Pemerintah Lebih Besar
Meski prospeknya menjanjikan, pengembangan panas bumi menghadapi tantangan waktu dan biaya tinggi. Fabby menekankan, satu proyek pembangkit berkapasitas 100 MW dapat membutuhkan 10–12 tahun sampai beroperasi. “Kalau ingin mencapai target 5,2 GW, pendekatan eksplorasi harus lebih progresif,” ujarnya.
Salah satu hambatan utama adalah biaya tinggi dan risiko yang melekat pada fase eksplorasi. Di sinilah pemerintah seharusnya ambil peran lebih besar. Fabby menyarankan pemerintah menanggung sebagian biaya eksplorasi untuk menekan risiko dan memacu percepatan pembangunan.
“Kalau punya target besar, pemerintah yang perlu mengeluarkan dana untuk eksplorasi panas bumi,” kata Fabby.
Selain itu, pemerintah dapat menunjuk perusahaan global dengan kemampuan eksplorasi lebih murah dan risiko rendah untuk mengidentifikasi cadangan potensial. Dengan demikian, fase awal yang biasanya memakan waktu lama dapat diselesaikan lebih cepat, mempercepat proyek pengembangan panas bumi secara keseluruhan.
Strategi Eksplorasi Efisien dengan Mitra Global
Dalam pandangan Fabby, pendekatan lelang cadangan terbukti menjadi metode efisien. Pemerintah dapat melakukan lelang setelah cadangan terbukti melalui pengeboran awal, sehingga pengembangan dapat langsung dimulai. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian yang biasanya muncul saat eksplorasi dilakukan dari nol.
Fabby menyebut contoh konkret, seperti penggunaan perusahaan yang memiliki teknologi tinggi, misalnya Danantara, untuk mempercepat identifikasi cadangan panas bumi. “Yang dilelang kemudian cadangan terbuktinya. Jadi, sudah dibor dan ketemu dan bisa dikembangkan,” jelas Fabby.
Dengan strategi ini, pembangunan pembangkit panas bumi akan lebih cepat berjalan, risiko teknis dapat ditekan, dan biaya investasi awal yang tinggi dapat diminimalkan. Pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta menarik minat investor global untuk berpartisipasi.
Peran PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE)
Selain intervensi pemerintah, pengembangan panas bumi juga dapat didorong melalui peran perusahaan domestik yang sudah berpengalaman. Fabby menilai PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memiliki prospek kuat sebagai pengembang panas bumi.
PGE telah membangun dan mengelola pembangkit panas bumi selama lebih dari 40 tahun di Indonesia, menjadikannya perusahaan terbesar dalam sektor ini. “Perusahaan yang sehat dan angka output energinya sesuai dengan yang mereka kelola serta cadangan mereka cukup besar,” ujar Fabby.
Keunggulan PGE tidak hanya terletak pada pengalaman panjang, tetapi juga pada kemampuan teknis dan manajemen proyek skala besar. Dengan dukungan pemerintah dan investasi strategis, PGE dapat memperluas pemanfaatan panas bumi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Dampak Positif Pengembangan Panas Bumi
Jika pemerintah mengambil langkah lebih agresif dalam fase eksplorasi, dampak pengembangan panas bumi akan sangat luas.
Selain menambah kapasitas energi bersih, proyek ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan industri pendukung seperti penyediaan turbin, pipa, dan infrastruktur listrik.
Pengembangan panas bumi juga mendukung transisi energi hijau di Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, emisi karbon dapat ditekan, membantu pencapaian target penurunan emisi nasional.
Teknologi panas bumi yang stabil dan dapat diandalkan sepanjang tahun membuatnya menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif.
Selain itu, investasi panas bumi dapat menjadi magnet bagi investor domestik dan asing, karena prospek jangka panjangnya menjanjikan keuntungan yang stabil. Pemerintah yang berperan aktif dalam fase eksplorasi dapat menekan risiko investor dan meningkatkan kepercayaan pasar.
Secara keseluruhan, industri panas bumi di Indonesia memiliki prospek besar dan masih banyak ruang untuk dieksplorasi. Pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif, terutama dalam fase eksplorasi, untuk mempercepat pencapaian target 5,2 GW dari RUPTL.
Perusahaan seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menjadi tulang punggung pengembangan panas bumi dengan pengalaman panjang dan kemampuan teknis yang mumpuni.
Dukungan pemerintah melalui dana eksplorasi, lelang cadangan terbukti, dan kemitraan dengan perusahaan global dapat mempercepat pemanfaatan sumber energi ini.
Jika strategi ini berjalan efektif, Indonesia tidak hanya akan menambah kapasitas listrik EBT, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan emisi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Energi panas bumi pun bisa menjadi bagian penting dalam transisi menuju Indonesia Net Zero Emission 2060.