JAKARTA - Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Melalui kunjungan kerja Komisi VII di Medan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya penguatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu menjawab tantangan lapangan kerja nasional yang semakin kompleks. Dorongan ini dinilai krusial seiring perkembangan industri yang menuntut keahlian, adaptasi teknologi, serta kesiapan mental tenaga kerja.
Penguatan SDM Industri Jadi Fokus Utama di Sumatera Utara
Dalam rangkaian agenda kerja di Sumatera Utara, Komisi VII DPR RI menempatkan isu penguatan SDM industri sebagai prioritas. Lamhot Sinaga menilai bahwa potensi industri di provinsi ini sangat besar, namun masih memerlukan dukungan serius dalam hal peningkatan kualitas tenaga kerja. Menurutnya, tanpa SDM yang kompeten, peluang industri untuk berkembang optimal akan terhambat, sekaligus berdampak pada terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia menekankan bahwa penguatan SDM harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan mutu pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, hingga sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tenaga kerja di Sumatera Utara tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dan global.
Menjawab Tantangan Lapangan Kerja Nasional yang Kian Dinamis
Perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi, serta transformasi industri menuntut tenaga kerja yang adaptif dan terampil. Lamhot mengingatkan bahwa tantangan lapangan kerja nasional tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Diperlukan terobosan kebijakan yang mendorong peningkatan keterampilan, literasi teknologi, serta etos kerja yang tinggi.
Ia menyebutkan, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan pendidikan. Banyak perusahaan masih kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI mendorong penguatan konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri agar kurikulum, metode pembelajaran, serta praktik kerja lapangan benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar.
Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Lembaga Pendidikan
Lamhot menegaskan, keberhasilan penguatan SDM industri tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem pengembangan tenaga kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran industri sangat penting dalam memberikan masukan terkait kebutuhan kompetensi, sekaligus menyediakan ruang magang dan pelatihan bagi siswa maupun mahasiswa.
Ia juga mendorong pemerintah daerah di Sumatera Utara agar lebih aktif memfasilitasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, keberadaan kawasan industri, pelaku UMKM, serta sektor pariwisata di wilayah ini merupakan peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan dukungan pelatihan yang tepat, tenaga kerja lokal dapat mengisi peluang tersebut tanpa harus bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah.
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Jadi Kunci Daya Saing
Salah satu strategi utama yang ditekankan Komisi VII adalah penguatan pendidikan vokasi dan program pelatihan kerja. Lamhot menyampaikan bahwa pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pengajar, serta kurikulum berbasis praktik menjadi keharusan.
Selain itu, program pelatihan bagi tenaga kerja eksisting juga perlu diperluas. Pelatihan berkelanjutan akan membantu pekerja meningkatkan keterampilan, beradaptasi dengan teknologi baru, serta meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, daya saing industri nasional dapat terus terjaga, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja.
Komitmen DPR RI Mengawal Kebijakan Penguatan SDM Industri
Lamhot menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI untuk terus mengawal kebijakan penguatan SDM industri, baik melalui fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Ia memastikan bahwa aspirasi dari daerah, termasuk Sumatera Utara, akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan nasional.
Menurutnya, penguatan SDM industri merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Dengan tenaga kerja yang unggul, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga berpeluang besar menembus pasar global. Oleh karena itu, DPR RI akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan industri nasional.
Di akhir kegiatan, Lamhot berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dapat menghasilkan terobosan nyata dalam memperkuat SDM industri di Sumatera Utara. Upaya ini diharapkan mampu menjawab tantangan lapangan kerja nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
