JAKARTA - Dinamika dunia berita tengah berada di persimpangan penting akibat kemajuan kecerdasan buatan (AI). Menurut sebuah laporan terbaru dari think tank Inggris, alat-alat AI kini bukan sekadar instrumen pencarian, melainkan telah menjadi gerbang utama bagi publik untuk mengakses informasi. Tren ini memunculkan kekhawatiran serius tentang bagaimana berita dipilih, disajikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sementara itu, para pembuat kebijakan dipanggil untuk mengambil peran lebih aktif dalam membentuk aturan yang adil dan transparan bagi ekosistem berita di era digital ini.

Kekhawatiran terhadap “Penjaga Gerbang” Baru

Institute for Public Policy Research (IPPR), sebuah wadah pemikir yang berbasis di Inggris, mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan teknologi besar — yang menyediakan layanan AI seperti ChatGPT dan Google Gemini — berpotensi bertindak sebagai “penjaga gerbang” baru dalam ekosistem informasi. Mereka menilai perubahan ini bukan sekadar evolusi teknologi; ini menyiratkan perubahan struktural pada cara warga mengakses dan memproses berita.

IPPR menyoroti fakta bahwa beberapa outlet berita resmi, seperti BBC News, belum dikutip secara memadai oleh perangkat AI terkemuka. Ketidaksetaraan ini dinilai berisiko menciptakan latar informasi yang sempit dan condong pada sudut pandang tertentu, yang dapat mempersempit wawasan pengguna tanpa mereka sadari.

Lebih lanjut, laporan itu menekankan bahwa struktur baru ini mengubah persepsi publik terhadap berita dan fakta, terutama saat AI sering kali merangkum, memilih, dan menyajikan sumber informasi berdasarkan algoritma yang tidak selalu terbuka atau adil terhadap semua sumber.

Rekomendasi Utama: Membayar Berita yang Digunakan AI

Salah satu rekomendasi kebijakan paling menonjol dari IPPR adalah agar pemerintah mewajibkan perusahaan AI untuk membayar berita yang mereka gunakan. Pendekatan ini mencakup perjanjian lisensi kolektif yang memastikan keterlibatan berbagai penerbit sehingga cakupan berita yang masuk ke dalam sistem AI tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan imbal hasil ekonomi yang lebih adil atas konten yang sering kali diambil dan disajikan oleh mesin AI. Tanpa mekanisme pembayaran yang adil, banyak outlet berita independen dan lokal bisa semakin terpinggirkan, karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atas penggunaan konten mereka oleh perusahaan teknologi besar.

Rekomendasi ini memiliki kemiripan dengan ide-ide yang tengah didiskusikan di berbagai negara mengenai cara memperbaiki hubungan antara pembuat konten dan platform teknologi raksasa agar kesetaraan dan keberlanjutan jurnalistik tetap terjaga.

Label “Nutrisi” untuk Transparansi Sumber Berita AI

Rekomendasi kedua dari IPPR juga memusatkan perhatian pada transparansi dalam penyajian berita yang dihasilkan oleh AI. Mereka menyerukan agar perusahaan pengembang AI memperkenalkan semacam “label nutrisi” — sebuah indikator standar yang menunjukkan sumber dan metode pembuatan konten berita oleh AI.

Konsep label ini mirip dengan informasi gizi pada kemasan makanan: pengguna akan dapat melihat dari mana asal berita, apa saja sumber dasarnya, dan bagaimana proses AI dalam menyusun jawaban atau ringkasan berita tersebut. Label ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap asal usul informasi yang mereka konsumsi, sekaligus memperkuat akuntabilitas sumber berita yang digunakan oleh AI.

Dengan adanya label ini, pengguna diharapkan dapat lebih bijak menilai kredibilitas berita yang ditampilkan, sehingga mereka tidak semata-mata bergantung pada “algoritma hitam” yang tidak terlihat oleh publik.

Peran Dana Publik untuk Pertahankan Jurnalisme Independen

Rekomendasi ketiga memanggil pemerintah untuk menggunakan pendanaan publik guna melindungi berita independen di era AI. Dukungan ini dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga keragaman suara dalam industri media, terutama saat sumber informasi tradisional menghadapi tantangan besar dari dominasi teknologi AI.

Dengan adanya dana publik yang mendukung media independen, diharapkan berbagai sudut pandang tetap bisa hadir di ruang publik, tidak hanya sekadar yang ditampilkan oleh algoritma atau platform teknologi. Hal ini bertujuan untuk menghindari homogenisasi informasi yang hanya berpihak kepada pihak yang memiliki sumber daya terbesar.

Pemerintah Dituntut Bertindak Cepat

Kesimpulan dari laporan tersebut menekankan bahwa tindakan cepat dari pemerintah sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan berita berbasis AI. Menunda atau mengabaikan tantangan ini berpotensi memperbesar kerusakan pada sistem berita — yang pada akhirnya dapat berdampak pada demokrasi, literasi publik, dan pemahaman faktual masyarakat luas.

Para pakar berargumen bahwa jika aturan tidak dibuat sejak dini, AI bisa terus mengambil peran sebagai filter informasi utama tanpa kontrol yang memadai. Akibatnya, berita yang dipresentasikan kepada publik bisa menjadi semakin tidak seimbang, tidak transparan, atau bahkan berpotensi merugikan pembuat konten asli.