JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah cepat untuk meringankan beban petani yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Salah satu bentuk bantuan yang tengah disiapkan adalah penghapusan utang dan keringanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimiliki para petani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menghitung besaran KUR yang akan dihapuskan atau dibayarkan langsung kepada bank penyalur. “Sudah ada (angkanya),” ungkap Airlangga.
Meski begitu, Airlangga menambahkan bahwa regulasi lengkap mengenai mekanisme pemutihan KUR masih disusun agar proses pelaksanaannya transparan dan tepat sasaran. Regulasi ini akan memuat prosedur pembayaran, kriteria petani yang berhak, serta koordinasi dengan bank penyalur.
Presiden Pastikan Petani Tak Perlu Khawatir
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki utang KUR di wilayah terdampak tidak perlu khawatir mengenai kewajibannya. Menurutnya, utang-utang KUR ini timbul karena keadaan alam, sehingga pemerintah berkomitmen untuk menghapuskan kewajiban tersebut.
“Utang-utang KUR ini kan karena keadaan alam. Kami akan hapus. Petani tidak usah khawatir,” ujar Prabowo. Pernyataan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menenangkan petani yang sebelumnya cemas dengan utang mereka.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di daerah terdampak. Dengan pemutihan KUR, petani dapat fokus pada pemulihan lahan pertanian dan kelangsungan produksi pangan lokal.
Bantuan Pangan dan Perlindungan Lahan
Selain menghapus utang KUR, pemerintah juga menyiapkan perlindungan penuh bagi lahan pertanian yang rusak akibat bencana. Prabowo menjelaskan bahwa pasokan pangan dari wilayah lain akan dikirim untuk menutupi kebutuhan sementara produksi lokal belum sepenuhnya pulih.
“Petani tidak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kami akan bantu memperbaiki. Sementara belum bisa produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak,” jelas Presiden.
Upaya ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dan harga kebutuhan pokok tetap stabil meskipun terjadi gangguan produksi akibat bencana. Pemerintah juga berencana mengawal pemulihan lahan pertanian agar petani dapat kembali berproduksi dalam waktu cepat.
Pemantauan Infrastruktur Terdampak
Selain fokus pada sektor pertanian, Presiden Prabowo juga memantau kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak banjir dan longsor. Beberapa fasilitas penting seperti jembatan, bendungan, dan irigasi ikut menjadi perhatian utama pemerintah.
Salah satu proyek yang diawasi langsung adalah perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane. Pemerintah menargetkan perbaikan jembatan ini rampung dalam satu pekan, sehingga konektivitas antarwilayah kembali normal dan distribusi bantuan serta kebutuhan pokok dapat berlangsung lancar.
“Perbaikan infrastruktur menjadi prioritas karena tanpa akses yang baik, bantuan dan pemulihan produksi pertanian akan terhambat,” ujar Prabowo.
Selain itu, kementerian terkait juga menurunkan tim tanggap darurat dan peralatan teknis untuk mempercepat pemulihan. Langkah ini diambil agar proses rehabilitasi berjalan cepat dan masyarakat terdampak segera mendapatkan layanan dasar.
Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
Pemutihan utang KUR dan pemulihan infrastruktur tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif, termasuk dengan perbankan penyalur KUR, Kementerian Pertanian, dan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa penghapusan utang tepat sasaran dan bantuan pangan serta perlindungan lahan bisa segera diberikan. Dengan langkah koordinatif, pemerintah menargetkan pemulihan sektor pertanian dapat berjalan lebih cepat dan terstruktur.
Langkah-langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, khususnya bagi sektor pertanian yang menjadi tulang punggung kebutuhan pangan lokal dan nasional.
Dampak Jangka Panjang bagi Petani
Dengan pemutihan utang KUR, bantuan pangan, dan pemulihan lahan, petani diharapkan mampu kembali produktif tanpa beban finansial. Langkah ini juga diharapkan mendorong ketahanan pangan nasional, memperkuat ekonomi pedesaan, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Pemutihan utang sekaligus memberikan ruang bagi petani untuk berinovasi dalam metode pertanian dan meningkatkan hasil produksi di masa mendatang.
Dengan dukungan pemerintah yang terpadu, petani dapat fokus mengoptimalkan lahan, menerapkan teknologi pertanian modern, serta menjaga keberlanjutan produksi pangan lokal.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersifat reaktif dalam menghadapi bencana, tetapi juga proaktif dalam mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
