JAKARTA - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menilai Indonesia dapat menawarkan diri sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
Penilaian itu muncul terkait kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul ke Indonesia pada 3-5 Agustus 2026. Menurut Darmansjah, Indonesia memiliki kepentingan menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan ASEAN dengan mendorong penyelesaian konflik kedua negara.
"Indonesia bisa menawarkan diri untuk menjadi mediator penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja di sekitar Candi Preah Vihear di perbatasan kedua negara. Indonesia punya rekam jejak sebagai juru damai di kawasan itu," kata Darmansjah dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan sengketa Thailand-Kamboja berawal dari klaim kepemilikan Candi Preah Vihear yang berada di perbatasan. Sengketa itu pernah dimediasi Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962, yang memutuskan candi berada di wilayah Kamboja berdasarkan peta Prancis tahun 1907. Pada 2008, UNESCO menetapkan Candi Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia milik Kamboja.
Namun, Darmansjah menekankan putusan ICJ dan penetapan UNESCO belum menyelesaikan persoalan karena batas wilayah belum ditegaskan secara menyeluruh. "Batas yang tidak jelas menjadi pemantik konflik bersenjata di sepanjang perbatasan," ujarnya.
Darmansjah menambahkan Indonesia memiliki pengalaman memediasi berbagai konflik sehingga dapat berkontribusi mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan musyawarah. Pendekatan itu diharapkan memperkuat stabilitas politik dan keamanan ASEAN.
"Jika ASEAN ingin mandiri dalam geopolitik Indo-Pasifik, ia harus mampu menyelesaikan sengketa internalnya," kata Darmansjah.