JAKARTA - Inisiatif pengembangan pusat ketahanan pangan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berlokasi di Ciangir, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, dijadwalkan mulai dikerjakan pada bulan November 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa besaran investasi untuk pembangunan sentra ketahanan pangan tersebut mencapai kisaran Rp 1 triliun.
"Tempat ini segera akan dibangun kurang lebih mulai bulan November dengan total investasi hampir Rp 1 triliun," ujar Pramono saat melaksanakan peninjauan langsung ke kawasan tersebut pada hari Jumat (31/7/2026).
Pramono membeberkan bahwa pembiayaan proyek besar ini sama sekali tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
"Tentunya dananya adalah Dharma Jaya sendiri. Sedangkan untuk KPKP dan LH, dananya adalah dari SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan)," tutur dia.
Menurut keterangan dari Pramono, mekanisme pendanaan tersebut justru memungkinkan proyek agar dapat langsung direalisasikan tanpa harus menanti pengesahan APBD yang baru.
"Karena menjadi prioritas, sehingga dengan demikian untuk SP3L maupun KLB yang kami bisa collect dananya tidak semuanya untuk membangun di dalam Pemerintah Jakarta, termasuk di tempat ini. Dan ini saya yakin akan memberikan dampak manfaat yang sangat positif bagi Jakarta dan Banten," ucap dia.
Kawasan lahan yang akan digarap ini mempunyai luas total mendekati 100 hektare. Dari keseluruhan luas lahan tersebut, sekitar 40 hektare dialokasikan untuk dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta seluas 20 hektar diurus langsung oleh Dharma Jaya.
Di samping itu, sebagian sisa lahan diserahkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dimanfaatkan sebagai area pembangunan lembaga pemasyarakatan.
Lebih lanjut, Pramono menerangkan bahwa lahan itu dipersiapkan untuk sektor peternakan sapi, peternakan ayam, sektor perikanan, hingga bidang pertanian seperti budidaya jagung dan padi.
Di sisi lain, proses penataan lahan yang berada di bawah wewenang Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta Badan Aset diinstruksikan supaya bisa dimulai selambat-lambatnya pada awal bulan September.
Di masa mendatang, aktivitas pengembangan ketahanan pangan pada area tersebut juga bakal mendayagunakan pasokan pupuk serta pakan ternak dari hasil pengolahan limbah sampah organik yang bersumber dari fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di wilayah Jakarta.
"Pupuk hasil dari TPS3R yang ada di Jakarta yang kemarin teman-teman juga ikut melihat salah satunya yang ada di Menteng Atas," kata Pramono.