JAKARTA — Republik Indonesia bersama Australia mengambil langkah strategis untuk mengokohkan aliansi sektor kehutanan, yang difokuskan pada aspek legalitas kayu, perdagangan hasil komoditas hutan berkelanjutan, hingga penerapan manajemen pengelolaan hutan lestari.
Agenda penting tersebut dibahas secara mendalam dalam forum dialog bilateral antarkedua negara di sela-sela agenda pertemuan 30th APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT) Meeting yang bertempat di Shenzhen, China, pada awal pekan ini.
“Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk memastikan perdagangan hasil hutan berlangsung secara legal, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kedua negara,” kata Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Krisdianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Krisdianto mengutarakan pandangannya bahwa Indonesia dan Australia memegang visi serupa dalam mengawal perdagangan komoditas hutan agar berjalan secara sah, berkesinambungan, serta mendatangkan keuntungan optimal bagi kedua belah pihak.
Berdasarkan pandangannya, eskalasi kemitraan strategis ini diproyeksikan mampu mendongkrak kualitas tata kelola sektor kehutanan sekaligus mendongkrak kredibilitas produk-produk hasil hutan di pasar internasional.
“Kerja sama yang semakin erat juga memperkuat tata kelola kehutanan serta kepercayaan terhadap produk hasil hutan yang diperdagangkan,” ujarnya.
Kesepahaman yang terjalin antara kedua belah pihak ini dinilainya sangat sejalan dengan visi serta arahan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, di mana eskalasi diplomasi internasional dalam sektor kehutanan wajib difokuskan untuk mengoptimalkan sistem tata kelola kawasan hutan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi jangka panjang.
Melalui jaringan kemitraan strategis bersama berbagai negara mitra termasuk Australia, Indonesia secara konsisten berupaya mengerek standar legalitas serta tingkat ketertelusuran produk kehutanan, memperluas penetrasi pasar komoditas ramah lingkungan, sekaligus menggalang kerja sama kolaboratif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian alam.
Di samping itu, dalam rangkaian sidang EGILAT Meeting, kedua delegasi negara turut mengkaji progres implementasi Cooperation Arrangement on Forestry yang bertindak sebagai fondasi utama kemitraan kehutanan bilateral, termasuk efektivitas kinerja dari forum Australia-Indonesia Working Group on Forestry.
Kedua belah pihak juga mendiskusikan potensi perluasan cakupan kolaborasi yang mencakup bidang pengelolaan hutan lestari, proteksi kawasan hutan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi dalam berbagai forum tingkat regional maupun global.
Pada kesempatan berharga tersebut, delegasi Indonesia turut memperkenalkan inisiatif pembangunan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat rujukan global untuk aktivitas riset, diseminasi pengetahuan, akselerasi kapasitas, dan kolaborasi lintas negara di bidang konservasi serta tata kelola ekosistem mangrove berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia pun membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Australia guna terlibat aktif melalui skema riset bersama, transfer pengetahuan, inovasi berbasis sains, hingga penguatan kapasitas teknis pengelolaan wilayah pesisir.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan pengelolaan hutan lestari dan perdagangan hasil hutan legal di kawasan Asia-Pasifik,” kata Krisdianto.