JAKARTA - Peningkatan jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan sumber daya air bersih di kawasan wisata unggulan Indonesia, khususnya di Bali.
Dengan iklim tropis yang panas dan permintaan tinggi dari industri perhotelan, kebutuhan air bersih semakin mendesak.
Menjawab kebutuhan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah strategis dengan menerbitkan izin pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) yang mengusung teknologi inovatif guna mendukung ketersediaan air bersih di kawasan wisata Nusa Dua, Bali.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan bahwa laut tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai penyedia air bersih tanpa merusak ekosistemnya.
“Laut terus menyediakan jasa lingkungan, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sumber air. Pemberian izin pemanfaatan air laut ini menunjukkan bahwa laut dapat menjadi solusi bagi kebutuhan dasar manusia tanpa merusak ekosistemnya,” jelas Koswara.
Air Bersih, Kebutuhan Vital di Kawasan Wisata
Pulau Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan air bersih.
Terutama di kawasan pesisir seperti Nusa Dua, permintaan air bersih terus melonjak seiring dengan kebutuhan konsumsi dan operasional hotel serta fasilitas pendukung pariwisata lainnya.
Air digunakan tidak hanya untuk kebutuhan minum dan memasak, tapi juga untuk kebersihan kamar, restoran, kolam renang, spa, dan berbagai fasilitas layanan yang menunjang kenyamanan wisatawan.
“Di kawasan pesisir Bali, kebutuhan air bersih sangat tinggi, terutama untuk menunjang industri perhotelan yang melayani jutaan wisatawan setiap tahun,” kata Koswara.
Di samping itu, kondisi iklim tropis yang hangat dan curah hujan musiman mempengaruhi ketersediaan air tanah, yang semakin menipis akibat intrusi air laut. Kondisi ini menuntut solusi inovatif yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan.
Teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)
Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, KKP memberikan izin pemanfaatan ALSE kepada PT ITDC Nusantara Utilitas, anak perusahaan dari BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC).
Perusahaan ini menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), sebuah metode yang mampu mengubah air laut menjadi air bersih yang layak konsumsi.
Teknologi SWRO bekerja dengan prinsip tekanan osmotik untuk memisahkan garam dari air laut, sehingga menghasilkan air tawar yang dapat digunakan oleh hotel dan tenant di kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung.
“Produksi air bersih melalui sistem SWRO ini diperkirakan mencapai 1 juta meter kubik per tahun,” ujar Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita.
Penerbitan izin ini menandai pencapaian penting, karena ITDC Nusantara Utilitas menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh izin ALSE untuk produksi air bersih melalui teknologi tersebut. Keberhasilan ini sejalan dengan upaya KKP untuk mendorong inovasi pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Pendekatan Berkelanjutan dan Inklusif
Selain fokus pada inovasi teknologi, KKP juga menegaskan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan harus dilakukan dengan cara yang inovatif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelangsungan ekonomi biru Indonesia.
“Pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan menjadi kunci untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan sektor ekonomi biru,” ujar Menteri Trenggono.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian izin ALSE tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar KKP untuk mengelola sumber daya laut secara bijak.
Mendorong Keberlanjutan Pariwisata
Inisiatif ini diharapkan menjadi contoh nyata penerapan prinsip ekonomi biru di sektor pariwisata, di mana keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas utama.
Dengan adanya pasokan air bersih yang stabil dan ramah lingkungan, industri perhotelan di Bali dapat terus berkembang tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan ekosistem laut yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan.
Lebih jauh, penerapan teknologi SWRO dan izin ALSE ini merupakan bagian dari upaya untuk menjamin ketersediaan air bersih yang berkelanjutan, khususnya di tengah peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan.
Hal ini juga sekaligus memperlihatkan komitmen KKP dalam mendukung pengembangan destinasi wisata dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan inovatif.
Momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan
Penerbitan izin ALSE kepada PT ITDC Nusantara Utilitas ini bertepatan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati HUT ke-26 KKP.
Momentum ini menjadi momen yang tepat untuk menegaskan komitmen KKP dalam mengoptimalkan potensi laut dan pesisir melalui teknologi dan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, langkah strategis KKP ini tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan pariwisata Bali, tetapi juga memperlihatkan model pengelolaan sumber daya kelautan yang dapat diaplikasikan di wilayah pesisir lainnya di Indonesia.
Pendekatan yang mengedepankan inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis ekonomi biru yang ramah lingkungan dan berdaya saing.